Have an account?

Jumat, 16 April 2010

UN, Siapa Yang Harus Disalahkan??


Beberapa tahun ini, dunia pendidikan di Indonesia sedang gencar dalam meningkatkan “mutu pendidikan” yang diukur dengan lulus tidaknya seorang siswa dalam menghadapi Ujian Nasional (UN). Sehingga diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk mendongkrak kesuksesan di masa depan. Akan tetapi, kelulusan tidak diputuskan oleh sekolah yang bersangkutan melainkan ditetapkan oleh pemerintah dan diukur dengan standar nilai yang telah ditentukan.

Dengan adanya peraturan yang seperti itu, maka seorang siswa divonis lulus jika nilai yang dihasilkan dalam Ujian Nasional (UN) memenuhi standar nilai yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lalu apa artinya belajar sekian tahun di sekolah, jika yang menentukan kelulusan hanya Ujian Nasional (UN) yang hanya terdiri dari beberapa mata pelajaran saja. Tapi apa gunanya kita mempermasalahkan keputusan pemerintah ini, toh peraturan ini telah dilaksanakan dalam beberapa tahun ini. Tapi, apa yang terjadi dibalik Ujian Nasional (UN)? Dari tahun ke tahun selalu saja ada kontroversi yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN), dan kejadiannya pun bermacam-macam.

Pertama, banyaknya siswa yang tidak lulus. Kontroversi ini lebih terasa di tingkat SMA. Dalam kejadian ini siswa merasa di rugikan dengan adanya peraturan pemerintah tentang Ujian Nasional (UN) melalui standarisasi nilai yang telah ditetapkan. Siswa merasa pemerintah tidak adil, karena perjuangan siswa selama 3 tahun belajar di sekolah hanya dinilai dengan beberapa mata pelajaran yang diujinasionalkan. Yang ironisnya, dari sekian banyak siswa yang tidak lulus itu, ternyata ada pula siswa yang kesehariannya berprestasi di sekolah termasuk ke dalam golongan siswa yang tidak lulus. Padahal siswa tersebut telah dipastikan dapat menempuh Ujian Nasional (UN) dengan nilai yang sangat memuaskan. Tapi kenyataan berkata lain, sungguh menyedihkan.

Kedua, adanya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Dengan adanya kontroversi yang pertama, intansi sekolah merasa takut dan pesimis terhadap kemampuan para siswanya. Dengan itu sekolah pun berupaya agar para siswanya 100% lulus, tapi sayang jalan yang ditempuh oleh beberapa intansi sekolah sangatlah tidak sportif, yaitu dengan cara membantu siswa dalam mengisi jawaban soal Ujian Nasional (UN) dengan memberikan jawaban soal kepada siswa. Yang anehnya, mengapa soal Ujian Nasional (UN) dapat dengan mudah jatuh ke tangan beberapa intansi sekolah. Padahal soal-soal tersebut telah dijaga dengan seaman mungkin, tapi tetap saja itu tidak menjamin.

Ketiga, dengan adanya kontroversi yang kedua, menjadi pemicu bagi siswa untuk berleha-leha dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) karena siswa berpikiran pasti dibantu oleh sekolahnya toh tidak ada intansi sekolah yang menginginkan siswanya tidak lulus. Dengan demikian, apakah semua ini yang disebut meningkatkan “mutu pendidikan”?



Sumber :http://duniapendidikan.wordpress.com/

Supported by :

7 komentar:

LuNa MaYa mengatakan...

Terimakasih Pak Yudi.... Lanjutkan !!!

yudi mengatakan...

Sama-sama.....
WAh.....ada mbak Luna Maya ye....
suatu kerhormatan ne mbak Luna...udh mau berkunjung.....makasih atas kunjungannya !!!!!
Oke Lanjut...!!!!^_^

ayek mengatakan...

love u luna

pak ijo mengatakan...

jadi donk yang harus di salahkan ???????

herbono utomo mengatakan...

Para pembuat kebijakan (stakeholder)termasuk pihak yg paling bertanggung jawab. Distribusi guru yang tidak merata di beberapa sekolah adalah karena adanya campur tangan dari beberapa pihak yg memiliki kepentingan seperti Pemda,DPRD, dan instansi lain. Terbukti beberapa sekolah di kota Ketapang yg telah memiliki guru yg cukup utk pelajaran2 tertentu masih dipasok oleh Pemda dgn adanya guru2 yg lulus cpns Maret 2010.Padahal sekolah bbrp kali dalam setahun melaporkan keadaan personilnya ke Diknas Kabupaten. Sementara sekolah2 di daerah jarang atau bahkan belum mendapatkan tambahan guru.Khusus megenai anggaran, menurut Ketua DPRD Ketapang GK, Diknas mendapat alokasi anggaran pend. lebih dari 20%. Prioritas program perbaikan pendidikan tidak transparan.Saya berharap Diknas ktp memiliki situs web yg dpt diakses dan mau menampung aspirasi semua pihak yg concern thd pendidikan. Malu dong zaman gini masih konvensional!!!

Yudi mengatakan...

Harbono utomo : Saya setuju sekali mas atas usulan mas utomo agar Diknas kab. ketapang mempunyai situs web sendiri yang bisa di akses segala kalangan baik para siswa-siswi maupun masyrakat kota ketapang,.jdi distu para siswa dapat mengeluarkan keluh kesah mereka..Makasih mas utomo atas komennya ...Semoga Mutu pendidikan di ketapang bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.sehingga diharapkan menghasilkan para siswa-siswi yang berkualitas. Amin....

Anonim mengatakan...

Smoga saja dengan dikembalikannya status kelulusan ke model lama, yaitu berdasarkan UN dan UAS tidak ada lagi kecurangan 'masal' yang bisa berakibat kehancuran generasi ...

Posting Komentar